Pengiriman Pasukan Indonesia dalam membantu PBB

Pengiriman Pasukan Indonesia dalam membantu PBB

Sumber : Nasional.kompas.com

  Indonesia akan kembali mengirim pasukan untuk mendukung misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengiriman pasukan ini dibahas dalam rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

  Rapat dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla dan diikuti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  Rapat menyepakati Indonesia akan mengirim 1.040 pasukan pada tahun ini.

  "Dalam waktu dekat mudah-mudahan tahun ini kita sudah menambah lagi deployment penambah pasukan kita," kata Retno usai rapat.

  Retno mengatakan, 1.040 pasukan itu terdiri dari 1 batlayon komposit TNI yang jumlahnya 800 personel, 1 form police unit polri 140 personel dan 100 indivual police officer. Retno mengatakan, pengiriman pasukan ini membuat Indonesia menjadi negara terbesar yang mengirimkan pasukan perdamaian.

  Sebelumnya, sudah ada 2.719 pasukan yang dikirim ke berbagai negara yang tengah berkonflik.

  "Kalau kemudian dari 2.719 dan ditambahkan dengan deployment yang baru, yang tadi jumlahnya 1.040, maka kita sudah memenuhi 3.759 dari 4.000 yang sudah kita komitmenkan kepada PBB," ucap Retno.

  Retno mengatakan, pasukan yang dikirim baik dari TNI atau pun polri akan menjalani sejumlah latihan terlebih dahulu. Biaya latihan akan ditanggung oleh PBB.

  "Biayanya itu akan di-reimburse oleh PBB setiap 3 bulan. Jadi tidak akan masalah untuk biayanya," kata dia.














Kasus
Pengiriman pasukan untuk peran perdamaian membantu PBB


Analisis dan pendapat.
  Saya setuju, dengan kebijakan pemerintah RI tersebut, hal ini berdasar atas prinsip kenetralan pasukan Indonesia yang bisa diharapkan menjadi penengah terhadap kedua belah pihak yang bertikai di dalam wilayah yang dilanda konflik.

  Saya menganggap ini hal yang positif dan perlu terus dikembangkan dimasa yang akan datang, dan ini juga akan mengangkat nama Indonesia dimata dunia.

  Dengan pengiriman tentara kita ke Sudan untuk membantu perdamaian di sana. Asal jangan lupa saja dengan keamanan di dalam negeri sendiri.

  Menurut saya itu adalah salah satu langkah yang maju, tapi amankan dulu teroris, gerakan separatis, kriminalitas, bandar narkoba, koruptor, bantuan bencana banjir, pertahanan batas wilayah dengan Malaysia & Singapura.

  Pengiriman pasukan perdamaian tersebut merupakan langkah yang progresif, setidaknya dalam upaya memulihkan nama baik Indonesia. Ini juga merupakan salah satu upaya ikut berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.


  Pengiriman pasukan perdamaian itu sebagai wujud bahwa bangsa dan negara Indonesia lebih cinta damai dari pada perang. Kalau kita melihat negeri sendiri sebenarnya masih banyak tenaga polisi dan militer untuk mengamankan wilayah NKRI. Tetapi keamanan dan keutuhan pertahanan bangsa Indonesia sendiri harus diperhatikan agar tetap seimbang antara menjalin hubungan Internasional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

General Principles of Law (Prinsip-Prinsip Hukum Umum)

General Principles of Law (Prinsip-Prinsip Hukum Umum) Sumber hukum internasional ketiga menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internastional adalah prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum (General Principles of Law). Pengertian prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum internasional adalah asas-asas hukum yang berlaku untuk semua lapangan hukum (privat, acara, dan publik) pada segala tempat, waktu, dan bagi semua Bangsa/Negara. Dengan kata lain, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang mencakup baik asas-asas hukum internasional maupun asas-asas hukum umum. Macam-macam Prinsip umum Hukum Internasional : 1.       Re Judicata atau Putusan tetap pengadilan Putusan tetap suatu pengadilan menjadi suatu prinsip umum dan di pegang teguh, sebagai suatu landasan pembentuk kaidah Hukum Internasional, misalnya Putusan yang dibuat oleh Hakim terkenal yaitu British Prize Court - Lord Stowell (1745-1836), yang menjadi Ketua Mahkamah pada waktu perang Napole...
Baca selengkapnya

Isu-isu Penggunaan TIK

Isu-isu Penggunaan TIK Sumber : Blog Hukum Isu Isu Penggunaan TIK Beberapa isu yang muncul dalam penggunaan TIK di jagat raya ini, diantaranya: Broadband, Consumer, Rotection, Cultural diversity, Cybercrime, Digital copyright, Digital divide, Dispute, Resolution, Domain names, E-Banking/E-Finance, E-Contracting, E-Taxation, Electronic ID, Free Speech/Public Moral, IP based Networks/IPv6, Market Access, Money Laundering, Network Security, Privacy, Standard Setting, Spam dan Wireless. Namun karena berbagai keterbatasan maka tidak semua isu akan dibahas dalam makalah ini a) Cybercrimes Cybercrimes adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet sedunia. 1. Karakteristik Cybercrimes, diantaranya: · Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukurn negara mana yang berlaku terhadapnya. · Perbuatan tersebut di...
Baca selengkapnya

SUMBER HUKUM

(Algra)    Hukum Materil dapat menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan.Dalam pengertian hukum materil perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Sumber hukum Materil ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya (contoh KUHP). Sedangkan pengertian Hukum Formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim.    Perbedaannya hukum material sudah berwujud hukum/praksis. Sedangkan hukum formal masih berupa gagasan dari hukum/non-praksis. (Van Apeldoorn)    Sumber hukum sosiologis, berarti hukum ditinjau dari nilai-nilai sosial. Harus juga memiliki  faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan sebagainya. ...
Baca selengkapnya